PORT STATE

PENGANTAR

Port State Control adalah daerah berkembang dan terus berubah untuk pemilik kapal, operator dan administrasi maritim. Hal ini menuntut standar terutama pengetahuan teknis yang tinggi sehubungan dengan operasi kapal dan peraturan terkait mereka menurut konvensi internasional, dan instrumen nasional atau regional lainnya dalam rangka untuk mempromosikan baik keselamatan maritim dan aliran perdagangan.
Kursus ini memberikan panduan yang up-to-date menyeluruh dan jelas dan analisis untuk negara konvensi utama kontrol port, perubahan dan kode terkait, prosedur pemeriksaan dan perkembangan kunci dalam kontrol negara pelabuhan di MOU. Sebuah fitur lebih lanjut tentu saja berkonsentrasi pada Kapal Internasional dan Port Facility Security Code (ISPS). Di atas semua, ada peluang cukup besar untuk membahas masalah dan menimbulkan pertanyaan di tempat yang suasana informal dan hidup.  Port State saja Pengendalian juga dilakukan di bawah arahan dari Biro Maritim.

Materi :

1. Pengoperasian Kontrol Port State
2. terbaru perkembangan dan perubahan atas konvensi utama termasuk:

• SOLAS
• MARPOL 73/78 & Lampiran
• BCH / IBC Kode
• IMSBC Kode
• HSC Kode

3. Kapal Internasional dan Port Facility Security (ISPS) Code
4. Implementasi ISM Code
5. Hubungan antara PSC dan Bendera Negara Pengendalian
6. Revisi prosedur dokumentasi kapal dan praktek inspeksi ditingkatkan
7. PSC dan Kode IMDG
8. Port State Control Inspeksi Sistem
9. Perkembangan Kerjasama Daerah
10. Diskusi

TUJUAN PELATIHAN

• Menjelaskan mengenai kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses kontrak dan pengadaan barang/jasa
• Menguraikan secara sistematis mengenai skema kecurangan dalam setiap proses kontrak pengadaan barang/jasa
• Membekali peserta dengan berbagai teknik dan metode dalam memeriksa kecurangan yang mungkin terjadi.

MATERI PELATIHAN

1. Pengenalan mengenai kecurangan dalam kontrak dan pengadaan barang/jasa
2. Corruption-Bribes, kickbacks, dan benturan-benturan kepentingan
3. Kecurangan dalam proses lelang
4. Sole Source Awards yang tidak tepat / Split Purchases, Change Order Abuse
5. Ongkos Mischarging dan Penetapan Harga yang tidak sesuai
6. Pernyataan-pernyataan dan klaim yang salah serta kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat kontrak
7. Salah, Inflated, dan Duplikasi Invoices / Phantom Vendors, Skema Produk Pengganti
8. Pembelian-pembelian Tidak Perlu, Pembelian-pembelian untuk Penggunaan Pribadi atau Menjual Kembali, Penyalahgunaan Kas Kecil
9. Pelanggaran-pelanggaran Kriminal lainnya dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Kepres 80/2003
10. Tindakan-tindakan Sipil dan Pemulihan-pemulihan lain

INSTRUKTUR

Drs. Cahya Purnomo, M.Sc and Team

PRICE

Please call us